Tugas XL

Assalamaulaikum Bu Ayu,

 

 

Nama : Aditya Wisnu Pratama

Nim : 01109067

Fakultas : Ekonomi Akuntasi

Universitas Narotama

 

 

Posted on November 22, 2010 by Goda-Gado

 

 

 

 

Sumber Klik Saja Pada Gambar

Iklan Kartu AS vs XL, Apakah Sule Melanggar?

Beberapa waktu lalu, aku melihat sebuah iklan Kartu AS yang diiklankan oleh Sule (Artis pelawak_pen) di televisi. Dalam sebuah iklan, ia tampil seolah-olah sedang diwawancarai oleh wartawan. Kemudian ia selanjutnya berkomentar,”Saya kapok dibohongin sama anak kecil,” ujar Sule yang disambut dengan tertawa para wartawan, dalam penampilan iklannya.

Berikut video iklannya:

 

Pada saat menonton iklan tersebut, aku langsung teringat iklan Kartu XL yang juga dibintangi Sule juga bersama Baim dan Putri Titian. Terjadilah dialog antara Sule dan Baim. “Gimana Im, Om Sule ganteng khan?” tanya Sule.

Jelek!” jawab Baim memperlihatkan muka polosnya.

Kemudian Sule memberikan dua buah makanan (entah permen or apaan) kepada Baim dengan harapan Baim akan mengatakan ‘Sule ganteng’. Namun Baim masih menjawab apa ada seperti jawaban sebelumnya. “Dari pertama, Om Sule itu jelek. Dari pertama kalau Rp. 25,- XL, murahnya beneran.” jawab Baim lagi, dan seterusnya.

Berikut video iklannya:

Satu hal yang bikin aneh, kok bisa satu orang muncul dalam dua penampilan iklan yang merupakan satu produk sejenis yang saling bersaing, dalam waktu yang hampir bersamaan. Jeda waktu aku menonton penampilan Sule dalam iklan di XL dan AS tidak terlalu jauh. Hanya hitungan hari seingatku. Ada sebagian yang bilang, apa yang dilakukan oleh Sule tidak etis dalam dunia periklanan. Mereka menyoroti peran Sule yang menjadi ‘kutu loncat’ ala tokoh parpol yang secara cepat berpindah kepada pelaku iklan lain yang merupakan kompetitornya. Sebagian lain berpendapat, sah-sah aja.

Sejauh yang kuketahui, pada prinsipnya, sebuah tayangan iklan di televisi (khususnya) harus patuh pada aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta taat dan tunduk pada tata krama iklan yang sifatnya memang tidak mengikat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menghimpun pengaturan dan peraturan tentang dunia iklan di Indonesia yang bersifat mengikat antara lain adalah peraturan sebagai berikut:

Selain taat dan patuh pada aturan perundang-undangan di atas, pelaku iklan juga diminta menghormati tata krama yang diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). Ketaatan terhadap EPI diamanahkan dalam ketentuan “Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.” (Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran).

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran).

Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI. (Pasal 46 ayat (4) UU Penyiaran).

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. (Pasal 47 UU Penyiaran).

Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. (Pasal 48 ayat (1) UU Penyiaran).

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat (15) Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran)

Siaran iklan niaga dilarang melakukan (Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran):

  1. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain
  2. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  3. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  4. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  5. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya, mengenai pengaturan Etika Pariwara Indonesia (EPI), silakan kawan-kawan download di sini (klik di sini – mengingat terlalu panjang). Intinya, mengenai kasus Sule yang menjadi bintang iklan pada dua produk kompetitor, aku tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran kode etika pariwara Indonesia (EPI).

Kejadian seperti itu sebenarnya telah terjadi jauh sebelum Sule mengalaminya hari ini. Kawan-kawan pasti masih ingat iklan produk Honda -Astrea Grand- yang dibintangi keluarga Si Doel Anak Sekolahan. Mulai dari si Doel (Rano Karno), Mandra (Mandra), mas Karyo (Basuki), dan Atun (Suti Karno), mereka semua membintangi iklan motor bebek Honda Astrea Grand hingga semakin mengukuhkan peringkat Honda sebagai pabrikan terlaris di Indonesia (kategori motor). Namun sesudah itu, keluarga si Doel berpecah. Si Doel dan mas Karyo beralih ke pabrikan Mocin (Motor China) bermerk Bangau; sementara Mandra masih di Honda. Beberapa saat kemudian pun mas Karyo berpindah ke Suzuki untuk mengiklankan “Si Gesit Irit”. Baik Honda, Jialing, dan Suzuki merupakan produk sejenis yang merupakan kompetitor. Artinya, kejadian Sule bukanlah kejadian pertama kali. dan yang paling penting, hal itu sah-sah saja karena aku tidak melihat adanya pelanggaran kode etik. Lain soal jika terkait persoalan materi kontrak.

Namun demikian, yang patut dipersoalkan bukanlah pada peran Sule yang tampil di dua iklan produk sejenis, tetapi pada materi iklan yang saling menyindir dan menjelekkan. Dalam salah satu prinsip etika yang diatur di dalam EPI, terdapat sebuah prinsip bahwa Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung.” Di sinilah yang sebenarnya patut dijadikan sebagai objek pembicaraan dan diskusi. Sebagaimana banyak diketahui, iklan-iklan antar produk kartu seluler di Indonesia selama ini kerap saling sindir dan merendahkan produk kompetitornya.

 

Contoh Perang Iklan XL vs Telkomsel di billboard Medan

Di dalam EPI juga diberikan beberapa prinsip tentang keterlibatan anak-anak di bawah umur -apalagi Balita- seperti antara lain:

·    Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa.

·    Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adeganadegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak.

·    Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak.

·    Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek (pester power) anak-anak dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaan anakanak mereka akan produk terkait (lihat halaman 34 EPI).

Perang Iklan XL – Telkomsel

Oleh karenanya, menurutku yang lebih tepat untuk didiskusikan bukan pada peran Sule, namun pada materi iklan keduanya. Apakah iklan tersebut dapat dikategorikan merendahkan produk pesaing? Kedua apakah iklan yang menampilkan anak tersebut dapat diperkenankan? dan hal-hal lainnya karena EPI membahas banyak sekali hal-hal terkait pariwara atau iklan. Kusarankan kawan-kawan semua untuk membaca terlebih dahulu UU terkait dan EPI (download di sini). Di dalamnya dibahas sangat detail antara lain mengenai misalnya penggunaan bahasa, hak cipta, tanda asteris (*), penggunaan kata ‘Paling’, penggunaan kata ‘satu-satunya’, penggunaan kata ‘gratis’, pencantuman harga, garansi, takhayul, hiperbolisasi, penampilan produk tertentu, merendahkan, peniruan, perbandingan harga, keterlibatan seorang jasa profesi, hadiah, dll masih banyak lagi. Sebagai tambahan, sebuah pelanggaran siaran iklan bisa dilakukan tindakan berupa teguran, peringatan, dan pemidanan. So, bagaimana pandangan kawan-kawan, apakah Sule melanggar?

Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran iklan sepanjang tahun 2006 – 2008 (

yang saya liat, justru cuma Yamaha yang selalui mncoba menjelekkan honda…

Dari sini ane pnya dua pandangan, ini murni tanggapan saya terhadap sikap Yamaha dalam beriklan:
1. Menjelek2n justu menunjukkan usaha pihak yang melakukan untuk menutupi kejelekan diri sendiri dengan sesuatu yang dituduhkan sbg kelemahan lawan. Saya pribadi langsung antipati dan tertanam kesan “murahan”.
2. Yamaha tidak bisa menunjukkan di sisi mana dia lebih unggul dari kompetitor, selain dari pada mencari kelemahan kompetitor..

Yang lebih membuat saya sedikit aneh, seharusnya kita bisa berpikir dewasa lah, bkan mau mengkritik tokoh kenamaan yang memainkan iklan Yamaha, tapi cobalah memberi contoh yang baik, karena yang saya tau menjelekkan itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang baik..

Di sisi honda, saya sejauh ini belum melihat honda mengcounter cercaan thdpnya dengan cercaan yang serupa. Semoga Honda ttp demikan, dan hanya berusaha memperbaiki produk yang ditawarkan, serta menyampaikan hal yg sesuai ttg produk yang ia tawarkan.

tugas UAS Etika Bisnis

 

BUSINESS SOCIETY

CORPORATE STRATEGY PUBLIC POLICY ETHICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Corporation and its Stakeholders

·         Business, government, and society form an interactive system because each affects and influences the others and because none can exist without the others. Economic, political, and cultural life are entwined with one another in every nation. Together, they define the uniqueness of a society.

·         Every business firm has economic and social involvements and relationships with others in society. Some are intended, some unintended; some are positive, others negative. Those related to the basic mission of the company are its primary involvements; those that flow from those activities but are more indirect are secondary involvements.

·         The people, groups, and organizations that interact with the corporation and have an interest in its performances are its stakeholders. Those most closely and directly involved with a business are its primary stakeholders; those who are indirectly connected are its secondary stakeholders.

·         Stakeholders can exercise their economic, political, and other powers in ways that benefit or challenge the organization. Stakeholders may also act independently or create coalitions to influence the company

·         A number of broad forces are affecting the business-society relationship as companies move into the twenty-first century. These include economic competition and strategic refocusing of businesses; changing ethical expectations and public values ; redefinition of the role of government; ecological and natural resource concerns; and the transformational role of technology

 

 

Corporate Social Responsibility

 

·         Corporate social responsibility means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment businesses must recognize their vast power and wield it to better society.

·         The idea of corporate social responsibility in the United States was adopted by business leaders in the early twentieth century. The central themes of social responsibility have been charity – which means giving aid to the needy – and stewardship – acting as a public trustee and considering all corporate stakeholders when making business decisions.

·         Corporate social responsibility is a highly debatable notion. Some argue that its benefits include discouraging government regulation and promoting long-term profitability for the firm. Others believe that it lowers efficiency, imposes undue costs, and shifts unnecessary obligations to business

·         Socially responsible business should attempt to balance economic, legal and social obligations. Following and enlightened self-interest approach, a firm may be economically rewarded while society benefits from the firm’s actions. Abiding by legal requirements can also guide businesses in serving various groups in society. Managers should consider all of the company’s stakeholders and their interests.

·         Examples of corporate social responsibility are increasing around the world. While some companies in some nations historically have taken a more limited view of social responsibility, companies elsewhere, particularly in North America, Asia, and Europe, are demonstrating socially responsible principles in their business activities.

 

 

Managing Business-Government Relations

 

·         Government makes many decisions that directly and indirectly affect business. It is for this reason that managers and companies feel compelled to participate in the political pocess.

·         Corporate political activity takes two forms; actions focused on influencing governmental policies and decisions making, and actions aimed affecting electoral politics. Political actions committees, lobbying, and grassroots programs are among the most popular types of corporate political activities.

·         Businesses play a role in electoral politics by providing campaign funds and other forms of support to candidates. Firms take positions on campaign issues, lending support to ideas that support business interests and opposing ideas they believe are harmful.

·         Strategic management of government relations involves understanding how a business’s long-term economic and social interests are entwined with government policy and the acting to support that relationship.

·         Business need to be involved in public policy decisions for several reasons; they have a large stake in specific government actions affecting their industry; they also provide a voice that should be heard on many economic and social policy issues.

·         Businesses have a stake in the critical issues facing the nation’s political system.

Campaign financing the power of special interests, the media’s role, incumbency, and referendum politics are among the issues prompting calls for political reform. They way managers conduct their companies’ governmental relations will be influenced by changes in these areas.

 

 

 

 

 

 

 Terjemahan

 

 

Perusahaan dan Stakeholdernya

 

·         Bisnis, pemerintah, dan masyarakat membentuk sistem interaktif karena masing-masing mempengaruhi dan mempengaruhi orang lain dan karena tidak bisa ada tanpa yang lain. Ekonomi, kehidupan politik, dan budaya terjalin dengan satu sama lain di setiap negara. Bersama-sama, mereka menentukan keunikan masyarakat.

·         Setiap perusahaan bisnis memiliki keterlibatan ekonomi dan sosial dan hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Beberapa dimaksudkan, beberapa yang tidak diinginkan, beberapa yang positif, yang lain negatif. Yang berkaitan dengan misi dasar dari perusahaan adalah keterlibatan utama; mereka aliran yang dari kegiatan tersebut tetapi lebih tidak langsung keterlibatan sekunder.

·         Orang-orang, kelompok, dan organisasi yang berinteraksi dengan perusahaan dan memiliki minat dalam pertunjukan tersebut adalah para pemangku kepentingan. Mereka yang paling dekat dan secara langsung terlibat dengan bisnis adalah stakeholder utama; mereka yang tidak langsung terhubung adalah stakeholder sekunder.

·         Stakeholder dapat melatih kekuatan ekonomi, politik, dan lainnya dengan cara yang menguntungkan atau tantangan organisasi. Stakeholder juga dapat bertindak secara independen atau membuat koalisi untuk mempengaruhi perusahaan

·         Sejumlah pasukan yang luas yang mempengaruhi hubungan bisnis-masyarakat sebagai perusahaan bergerak ke abad kedua puluh satu. Ini termasuk persaingan ekonomi dan memfokuskan kembali strategis bisnis; mengubah harapan etika dan nilai-nilai publik; redefinisi peran pemerintah; keprihatinan sumber daya ekologi dan alam; dan peran teknologi transformasional

 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

 

·        Tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap tindakan perusahaan yang mempengaruhi orang-orang, komunitas mereka, dan bisnis lingkungan mereka harus mengakui kekuatan mereka yang luas dan menggunakannya untuk masyarakat yang lebih baik.

·        Ide tanggung jawab sosial perusahaan di Amerika Serikat diadopsi oleh para pemimpin bisnis di awal abad kedua puluh. Tema sentral dari tanggung jawab sosial telah amal – yang berarti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan – dan penatalayanan – bertindak sebagai wali amanat publik dan mempertimbangkan semua stakeholder perusahaan ketika membuat keputusan bisnis.

·        Tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan yang sangat bisa diperdebatkan. Beberapa berpendapat bahwa manfaat termasuk mengecilkan peraturan pemerintah dan mempromosikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Yang lain percaya bahwa itu menurunkan efisiensi, membebankan biaya yang tidak semestinya, dan pergeseran kewajiban yang tidak perlu untuk bisnis

·        Bisnis sosial yang bertanggung jawab harus berusaha untuk menyeimbangkan ekonomi, kewajiban hukum dan sosial. Mengikuti dan kepentingan pribadi yang tercerahkan pendekatan, sebuah perusahaan dapat secara ekonomis dihargai sementara masyarakat manfaat dari tindakan perusahaan. Mematuhi persyaratan hukum juga dapat membimbing usaha dalam melayani berbagai kelompok dalam masyarakat. Manajer harus mempertimbangkan semua pemangku kepentingan perusahaan dan kepentingan mereka.

·        Contoh tanggung jawab sosial perusahaan meningkat di seluruh dunia. Sementara beberapa perusahaan di beberapa negara historis telah mengambil pandangan yang lebih terbatas dari tanggung jawab sosial, perusahaan tempat lain, khususnya di Amerika Utara, Asia, dan Eropa, yang menunjukkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis mereka.

Mengelola Hubungan Bisnis – Pemerintah

·         Pemerintah membuat banyak keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi bisnis. Ini adalah alasan inilah manajer dan perusahaan merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam pocess politik.

·         kegiatan politik Perusahaan mengambil dua bentuk; tindakan difokuskan pada mempengaruhi kebijakan pemerintah dan keputusan keputusan, dan tindakan yang bertujuan mempengaruhi politik elektoral. Komite Aksi Politik, lobi, dan program-program akar rumput adalah salah satu jenis yang paling populer dari kegiatan politik perusahaan.

·         Bisnis berperan dalam politik elektoral dengan menyediakan dana kampanye dan bentuk-bentuk dukungan kepada kandidat. Perusahaan mengambil posisi pada isu-isu kampanye, memberikan dukungan untuk ide-ide yang mendukung kepentingan bisnis dan menentang ide-ide mereka percaya adalah berbahaya.

·         Manajemen strategis hubungan pemerintah melibatkan memahami bagaimana jangka panjang suatu bisnis kepentingan ekonomi dan sosial terjalin dengan kebijakan pemerintah dan bertindak untuk mendukung hubungan itu.

·         Bisnis perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik karena beberapa alasan, mereka memiliki saham besar dalam tindakan pemerintah tertentu mempengaruhi industri mereka, mereka juga memberikan suara yang harus didengar pada banyak isu-isu kebijakan ekonomi dan sosial.

·         Bisnis memiliki saham dalam isu-isu kritis yang dihadapi sistem politik bangsa.
Kampanye pembiayaan kekuatan kepentingan khusus, peran media, jabatan, dan politik referendum adalah beberapa isu mendorong panggilan untuk reformasi politik. Mereka melakukan cara manajer hubungan pemerintah perusahaan mereka akan dipengaruhi oleh perubahan di daerah-daerah.